“Sekian banyak APBD dan pelayanan publik yang tidak akan bisa terkendali, karena pejabat sementara itu memiliki kewenangan terbatas,” tegas wakil rakyat dari dapil Jawa Timur XI (Bangkalan, Sumenep. Pamekasan dan Sampang) itu.
Lebih parah lagi, tambah Willy, akan terjadi politisasi birokrasi seperti yang pernah terjadi di era Orde Baru. (HH/*)
