Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyoroti permasalahan akurasi data yang digunakan dalam penyerahan bantuan sosial (Bansos) di sejumlah daerah di Indonesia. Hal ini merujuk ditemukannya 21 juta penerima ganda bansos, yang diketahui dan saat ini sudah dibekukan Kementerian Sosial.
“Perihal akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai saat ini. Dampaknya ke mana-mana. Contohnya data bansos tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran tidak cepat, lambat dan ada yang tidak tepat sasaran,” ujar Jokowi saat rapat koordinasi pengawasan intern pemerintah di Istana negara, Kamis (27/5)
fraksinasdem.org (Bee/*)
(MAHMUD TUASIKAL)
