“Klasifikasinya sudah ada di kementerian, tinggal bagaimana pengaplikasian di daerah. Jadi perlu kerja sama dan gerakan bersama dari segala pemangku kepentingan baik di Pusat ataupun di daerah untuk mewujudkan data nasional yang akurat dan valid,” sambungnya.
Sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam proses pendataan sehingga tidak ada manipulasi data yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Jangan langsung percaya dengan data yang diberikan. Sebaiknya dipastikan dengan betul-betul turun ke lapangan khususnya bagi pendata yang berasa di tingkat desa,” ujar Legislator NasDem tersebut.
Wakil rakyat dari dapil Sumatera Barat I (Kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) tersebut terus mendesak kementerian serta pemerintah daerah agar dapat melakukan sinkronisasi data dengan terobosan, sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih bantuan sosial di kemudian hari.
“Hampir dalam setiap rapat dan pertemuan kita sampaikan ini. Persoalan kita dari dulu masih soal data. Semoga segera ada terobosan dari Menteri Sosial dalam hal validasi dan sinkronisasi data ini, karena bantuan sosial terus ada bagi masyarakat setiap tahunnya, terutama saat masa-masa pandemi,” tegasnya.
