Selain itu, konstitusi juga mengatur bahwa kegiatan Parlemen Malaysia bisa dihentikan dahulu dalam situasi darurat nasional. Melihat Muhyiddin Yasin tengah mendapat tekanan dari Parlemen akhir-akhir ini, status darurat nasional memungkinkannya untuk meredam perlawanan.
Sejak menjabat dari Maret 2020, Muhyiddin Yasin memang tidak dalam posisi yang bisa bergerak secara leluasa. Di Parlemen, koalisi yang mendukungnya hanya beda tipis dengan yang oposisi. Dengan kata lain, peta dukungan bisa sewaktu berubah-ubah dan kali ini ada desakan untuk pemilu digelar lebih cepat.
Pihak Kerajaan Malaysia menegaskan bahwa penerapan status darurat nasional murni untuk menekan pandemi COVID-19 terlepas isu yang berkembang. Sebagai catatan, Raja Malaysia sempat menolak usulan status darurat nasional dari Muhyiddin Yasin pada Oktober lalu. Pihak oposisi, saat itu, menganggap usulan Muhyiddin Yasin sebagai upaya mempertahankan kuasa.
